TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIAT KPU

DASAR HUKUM:

Peraturan Kpu No. 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang tercantum pada Pasal 17 s/d Pasal 21 :

Pasal 17

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan

    Pemilu;
d. membantu  pendistribusian perlengkapan  penyelenggaraan  Pemilu Anggota

    Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan     Wakil Presiden, serta

    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan

    KPU Kabupaten/Kota;

f.  memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan

    Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

     pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

h.  membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan

     peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 17,  Sekretariat  KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

   anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;

d. membantu perumusan dan penyusunan  rancangan keputusan

    KPU Kabupaten/Kota;
e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta

    memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;

f.  membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan

    masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;

g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di

    Kabupaten/Kota;
i.  membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
j.  membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan

    pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Pasal  19

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal 17,  Sekretariat  KPU Kabupaten/Kota berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan

    Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan

     yang ditetapkan oleh KPU;
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a

     sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
c.  mengangkat  pejabat  fungsional  dan  tenaga  profesional  berdasarkan  kebutuhan  atas

     persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
d.  memberikan layanan  administrasi,  ketatausahaan,  dan  kepegawaian  sesuai  dengan

     peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal 17,  Sekretariat  KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

a.  menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b.  memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

c.  mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.