KPU Kapuas Hulu Bentuk Posko Layanan Pemilih Keterangan Foto :

KPU Kapuas Hulu Bentuk Posko Layanan Pemilih

Putussibau, Humas KPU. Tak lama lagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu akan membentuk POSKO Layanan pemilih. Posko ini diberi nama Gerakan Melindungi Hak Pilih *#GMHP*

"Posko ini bertujuan untuk melindungi hak pilih warga pada Pemilu serentak 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang," kata Ahmad Yani Ketua KPU Kapuas Hulu, Rabu (26/9) 

Yani menjelaskan, Posko *#GMHP* ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan di lauching pada tanggal 1 oktober 2018. Posko ini di buka selama 28 hari mulai dari tanggal 1 hingga 28 Oktober 2018.

"Kemudian Posko ini akan kami buka di semua tingkatan mulai dari KPU kabupaten Kapuas Hulu disetiap PPK yang ada di Kecamatan dan di setiap PPS yang ada di desa maupun kelurahan yang ada di Kapuas Hulu," ujarnya.

Yani berharap adanya Posko ini, harapannya masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih bisa melaporkannya dirinya ke KPU Kapuas Hulu atau PPK dan atau PPS dengan membawa KTP-el dan KK pemilih yang bersangkutan.

"Selanjutnya akan kami cek di DPT apakah benar pemilih tersebut belum terdaftar, jika belum akan kami masukan sebagai pemilih baru," katanya. 

Lanjut Yani, selain melaporkan pemilih yang belum terdaftar masyarakat pemilih juga bisa menyampaikan informasi terkait dengan pemilih yang sudah meninggal dunia dan perbaikan elemen data pemilih.

"Untuk pemilih yang telah meninggal dunia bisa disertai dengan data dukung  administratif sehingga kita bisa menghapusnya di DPT," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan perbaikan data pemilih misalnya ada kekeliruan petugas kami dalam mencatat NIK, NKK, nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir pemilih.

"Seperti kita ketahui bahwa KPU Kapuas Hulu telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sejumlah 174.992 pemilih terdiri dari 89.238 pemilih laki-laki dan 85.754 pemilih perempuan yang tersebar di 23 kecamatan 282 desa/kelurahan dan di 927 TPS," jelasnya. 

Yani pun  menghimbau dan mengajak semua pihak untuk ikut mensukseskan *#GMHP* ini, ada Bawaslu, Partai politik, Pemerintah daerah dan masyarakat pemilih untuk saling bersinergi dan berkontribusi menghadirkan data pemilih yang akuntabel,  transparan dan akurat.(AS) 

Penakapuas.com- Tak lama lagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu akan membentuk POSKO Layanan pemilih. Posko ini diberi nama Gerakan Melindungi Hak Pilih *#GMHP*

"Posko ini bertujuan untuk melindungi hak pilih warga pada Pemilu serentak 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang," kata Ahmad Yani Ketua KPU Kapuas Hulu, Rabu (26/9) 

Yani menjelaskan, Posko *#GMHP* ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan di lauching pada tanggal 1 oktober 2018. Posko ini di buka selama 28 hari mulai dari tanggal 1 hingga 28 Oktober 2018.

"Kemudian Posko ini akan kami buka di semua tingkatan mulai dari KPU kabupaten Kapuas Hulu disetiap PPK yang ada di Kecamatan dan di setiap PPS yang ada di desa maupun kelurahan yang ada di Kapuas Hulu," ujarnya.

Yani berharap adanya Posko ini, harapannya masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih bisa melaporkannya dirinya ke KPU Kapuas Hulu atau PPK dan atau PPS dengan membawa KTP-el dan KK pemilih yang bersangkutan.

"Selanjutnya akan kami cek di DPT apakah benar pemilih tersebut belum terdaftar, jika belum akan kami masukan sebagai pemilih baru," katanya. 

Lanjut Yani, selain melaporkan pemilih yang belum terdaftar masyarakat pemilih juga bisa menyampaikan informasi terkait dengan pemilih yang sudah meninggal dunia dan perbaikan elemen data pemilih.

"Untuk pemilih yang telah meninggal dunia bisa disertai dengan data dukung  administratif sehingga kita bisa menghapusnya di DPT," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan perbaikan data pemilih misalnya ada kekeliruan petugas kami dalam mencatat NIK, NKK, nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir pemilih.

"Seperti kita ketahui bahwa KPU Kapuas Hulu telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sejumlah 174.992 pemilih terdiri dari 89.238 pemilih laki-laki dan 85.754 pemilih perempuan yang tersebar di 23 kecamatan 282 desa/kelurahan dan di 927 TPS," jelasnya. 

Yani pun  menghimbau dan mengajak semua pihak untuk ikut mensukseskan *#GMHP* ini, ada Bawaslu, Partai politik, Pemerintah daerah dan masyarakat pemilih untuk saling bersinergi dan berkontribusi menghadirkan data pemilih yang akuntabel,  transparan dan akurat.(HL)