Cek Nama Anda di DPT Pilkada 2015 disini
Kamis, 25 Juni 2015 - 09:48:46 WIB
Pembuatan APK Pilkada Difasilitasi KPU
Diposting oleh : Admin
Kategori: Berita KPU - Dibaca: 869 kali

Putussibau-RK. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi debat publik, penyebaran bahan kampanye, serta iklan di media cetak dan elektronik. Bahkan juga memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK).

"Semua ini menjadi tugas KPU sekarang. Memang sedikit berbeda dengan Pilkada sebelumnya," kata Ahmad Yani SPdI, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), KPU Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/6).

Yani menjelaskan, KPU kini memfasilitasi pembuatan APK seperti baliho, umbul-umbul dan spanduk. “Sesuai ketentuan maksimal, baliho hanya bisa dicetak lima lembar dan dipasang di ibukota kabupaten,” jelasnya.

Sementara untuk umbul-umbul, tambah dia, KPU hanya mencetak maksimal 20 helai per kecamatannya. Sementara untuk spanduk paling banyak dua helai, yang ditempatkan di masing-masing desa atau kelurahan.

"Terkait APK ini, cetaknya dilakukan dan dibayar oleh KPU. Cuma desain dari masing-masing pasangan calon. Untuk ukurannya udah ada aturannya, yang mengacu pada PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye," jelas Yani.

Selain APK, ungkap Yani, juga ada empat bahan kampanye yang difasilitasi KPU, yaitu selebaran, pamflet, poster dan brosur. Banyaknya disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kapuas Hulu. "Kalau sudah dicetak KPU, tidak boleh dari pasangan calon lagi," tegasnya.

Pasangan calon, lanjut Yani, masih diberi ruang untuk membuat sendiri APK, di antaranya kaos, topi, mug (gelas), kalender, kartu nama, pin, pulpen, payung dan stiker. Tetapi, satuan harga per itemnya tidak boleh lebih dari Rp25.000. "Kalau jumlahnya tidak dibatasi, semampunya pasangan calon. Namun persebaran bahan kampanye ini hanya boleh pada masa kampanye," ingatnya.

Saat ini, KPU sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu untuk penempatan pemasangan APK serta lokasi kampanye dalam bentuk lain. "Agar penempatan APK juga tepat, tidak mengganggu fasilitas umum," jelas Yani

Sementara untuk debat publik, tambah Yani, KPU masih belum menentukan lokasi atau berapa kali digelar. "Yang pasti KPU diberi kewenangan maksimal tiga kali. Tetapi kami belum menentukan, bisa saja nanti satu atau dua kali, yang pasti tidak lebih dari tiga. Itu pun akan tergantung anggaran, akan berapa kali," pungkasnya.

Sumber : www.rkonline.id